TOBUNGKU.COM I Morowali 7 April 2025 – Kuswandi, S.IP., yang dikenal sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, sosok Kuswandi juga sudah tak asing lagi di kalangan masyarakat Kab Morowali, beliau merupakan aktivis pergerakan yg namanya di kenal luas dikalangan masyarakat kab.morowali,khususnya terkait peristiwa UU 51 pemindahan ibu kota kab.morowali dari kolondale, ke Bungku. resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat (Gerak) Morowali dalam Musyawarah Daerah (Musda) perdana yang digelar di Hotel Metro, Senin, 7 April 2025.
Musda ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, di antaranya Sekretaris Daerah Morowali H. Yusman Mahbub, perwakilan dari Kantor Kesbangpol, jajaran Polres Morowali, serta sejumlah tokoh agama dan pemuda. Kehadiran berbagai elemen masyarakat tersebut menunjukkan dukungan yang luas terhadap Gerak Morowali dan kepemimpinan baru di bawah Kuswandi.
Gerakan Rakyat (Gerak) adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah perjuangan kolektif masyarakat dalam menyuarakan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik. DPD Gerak Morowali sendiri merupakan perpanjangan tangan dari struktur nasional yang fokus pada penguatan peran masyarakat di tingkat lokal. Organisasi ini berkomitmen untuk menjadi motor penggerak perubahan dan kontrol sosial yang konstruktif di tengah dinamika pembangunan daerah.
Gerak Morowali hadir sebagai organisasi yang siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan mengawal setiap kebijakan pemerintah agar selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam Musda tersebut, juga ditetapkan tiga anggota formatur, yakni Abdul Ramadhan Anas, Abdul Jamil, dan Watini. Mereka menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam dan siap mengawal roda pemerintahan demi keadilan sosial.
Dengan semangat perjuangan, Gerak Morowali menegaskan posisinya sebagai simbol perlawanan terhadap ketimpangan sosial, serta bertekad kuat untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Morowali. Ke depan, DPD Gerak Morowali akan membangun sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, maupun elemen masyarakat, untuk menciptakan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.
